Others

STRATEGI MEMBANGUN PEMERINTAHAN BEBAS KORUPSI

Penetapan Aksi PPK untuk Kementerian/Lembaga dilakukan dengan berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Presiden juga menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaaan Aksi PPK, dan memerintahkan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Selanjutnya Menteri PPN/Kepala Bappenas menympaikan hasil pelaksanaan Stranas PPK kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali. Dalam melaksanakan Stranas PPK itu, Presiden meminta Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat. Pelibatan itu dapat dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
Hasil pelaksanaan Stranas PPK menjadi bahan pelaporan pada forum Konferensi Negara-Negara Peserta (Conference of the State Parties) Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, sesuai Pasal 10 Ayat 1 Perpres Nomor 55 Tahun 2012

Tidak ada komentar:

Posting Komentar